JAKARTA – Dampak pandemi Covid-19 juga mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020.
Namun, ekonomi syariah mampu menunjukkan kinerja yang baik. Sektor pertanian dan makanan halal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin selaku Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan, koordinasi lintas sektoral sehingga dapat mempercepat pengembangan ekonomi syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Untuk mewujudkan ini, Pemerintah menggelar Rapat Pleno Perdana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/11).
‘’Diharapkan dapat menyatukan langkah untuk tercapainya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” tutur Wapres Ma’ruf Amin pada konferensi pers yang digelar usai rapat pleno.
Menurutnya, berdasarkan data pada State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, secara umum Indonesia berada pada posisi ke empat.
Yakni naik 1 peringkat dari laporan tahun 2019/2020. Dengan total aset keuangan syariah Indonesia mencapai US$99 miliar.
‘’Indonesia menjadi negara ke-7 dengan total aset keuangan syariah terbesar di dunia,’’kata Wapres.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, data pada Islamic Finance Development Report 2020, secara umum nilai Islamic Finance Development Indicator Indonesia berada pada posisi kedua.
Kemudian peringkat kategori halal food Indonesia berada pada posisi 4, fashion di posisi 3, media dan rekreasi di posisi 5, muslim friendly travel di posisi 6, kosmetik dan farmasi di posisi 6, serta Islamic Finance juga di posisi 6.
Kendati begitu, jika melihat share perbankan syariah terhadap perbankan nasional, dapat dikatakan masih relatif rendah.
Pada Juli 2021, share asset perbankan syariah terhadap total asset perbankan hanya 4,41%, share dana pihak ketiga sebesar 4,89%, dan pembiayaan sebesar 4,54%.
“Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting di mana kontraksi sektor di tahun 2020 lebih rendah daripada ekonomi nasional, jadi kontraksinya hanya sebesar -1,75% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,07%,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi penguatan ekonomi dan keuangan syariah.
