JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mewanti-wanti tindakan rasuah jelang pemilihan umum (pemilu) pada 2024. Lembaga Antikorupsi tidak mau ada tindakan korupsi menjelang pesta demokrasi itu.
“Pemilu masih lama. Pemilu tugasnya KPU dan Bawaslu, kenapa KPK sibuk ngurusi? Kita tidak bisa bicara lama atau tidak. Karena gejolak dan riak terus terjadi. Korupsi pun terus berlangsung,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi melalui keterangan tertulis, Kamis (18/11).
Menurut Kumbul, tak sedikit politikus mau pun kepala daerah yang mulai mencari dana untuk pelaksanaan pemilu 2024. Celah korupsi bisa masuk dengan mudah jika pemantauan tidak dimaksimalkan sedari dini.
Baca Juga:Aksi Vandalisme di Benteng Baksil Kembali Terjadi, Satpol PP: Kami KecolonganLomba Tulis, BPJS Ketenagakerjaan Sediakan Hadiah Rp83,5 Juta untuk Jurnalis
“Makanya perlu kita ingatkan. Karena sekali lagi kami ingatkan korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini enggak korupsi, besok belum tentu,” ujar Kumbul.
KPK menilai politik uang masih kental di Indonesia. Mahar yang besar untuk pencalonan membuat pihak yang ingin maju dalam pemilu mencari dana segencar-gencarnya.
Atas dasar itu lah KPK harus mulai memberikan edukasi antikorupsi untuk pemilu 2024 dari sekarang. Jika tidak dimulai saat ini, KPK bisa kebobolan.
“KPK berkepentingan untuk terus memberikan edukasi mengingat banyaknya pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah kader partai politik yang notabene melalui sistem politik,” tutur Kumbul. (Fin-red)