JAKARTA– Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengatakan, umat Islam Indonesia harus memiliki Partai Politik dan berpartisipasi di dalamnya. Hal itu diperlukan agar umat Islam bisa mengisi pos-pos kekuasaan. Jika tidak, maka selamanya umat Islam akan jadi bulan-bulanan.
“Umat Islam yang mayoritas hanya menjadi penonton dan bulan-bulanan karena diadu domba. Ulamanya yang memperjuangkan Islam di luar kekuasaan, disebut radikal, ekstrimis dan kadrun. Bahkan umat Islam yang taat beragama dan konsisten dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar, banyak yang ditangkap dengan tuduhan terorisme,” ujar Musni Umar, dikutip situs pribadinya, Arahjaya, Senin (15/11/2021).
Musni Umar menilai, Partai Politik merupakan instrumen yang amat vital dalam negara demokrasi. Sementara sikap umat Islam yang menganggap partai politik sebagai thagut, akan merugikan mereka sendiri.
“Akibatnya mereka yang anti Islam mengisi berbagai partai politik, akhirnya dalam pemilihan umum mereka menjadi calon legislatif dan menduduki posisi politik di pusat dan daerah” ucapnya.
Adu Domba Umat Islam Harus Diakhiri
Musni Umar mengatakan, fenomena adu domba umat Islam itu harus diakhiri. Caranya, umat Islam wajib mempunyai partai politik yang kuat dan solid. Hal itu dapat dimulai dengan berpartisipasi dalam dunia perpolitikan sesegera mungkin. Bahkan terlibat di pemilu 2024 mendatang.
“Sehubungan dengan hal tersebut, para aktivis Islam sebaiknya mendirikan partai politik baru atau bergabung dengan partai politik yang sudah ada. Lalu berjuang keras menjadi anggota dan calon anggota legislatif pada pemilu 2024,” ucap Musni Umar.
Musni Umar mencontohkan Turki. Umat Islam harus tampil menghadirkan pemenang partai politik dan Presiden untuk memimpin Indonesia.
“Yang tampil memimpin Indonesia tidak hanya sekedar Muslim. Tetapi yang menghayati Islam, memiliki track record yang baik bertahun-tahun. Dan menjadi Kepala Daerah yang berprestasi nyata,” katanya.
“Pemimpin Indonesia yang diharapkan bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam adalah pemimpin yang memiliki integritas. Sudah terbukti memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa Indonesia. Bukan pemimpin yang didukung taipan dan oligarki. Karena sudah terbukti tidak membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” pungkasnya. (dal/fin).
