“Saat rakyat lagi susah, pemerintah malah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk IKN baru yang sifatnya tak mendesak dan masih butuh kajian lebih dalam lagi seberapa pentingnya ini dilaksanakan. Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan oligarki,” katanya.
“Apalagi dari sisi pembiayaan, yang hanya mengandalkan utang. Pemerintahan Jokowi tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang republik berdiri. Ada dua rekor sekaligus yang dipecahkan. Rekor dalam besaran jumlah utang dan rekor kecepatan waktu berutang dalam jumlah besar. Jadi agenda pemindahan IKN ini mesti dikaji ulang, dari sisi waktu ini tak tepat,” tambahnnya.
Selanjutnya Kamhar menyoroti tentang pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan dana APBN. Ini bentuk pengingkaran nyata atas pernyataan terdahulu Presiden Jokowi sendiri yang kala itu menyebut bisnis to bisnis tanpa ada pembiayaan APBN.
Karena itu, Kamhar mengeluhkan lagi-lagi ini yang disampaikan Presiden Jokowi berbanding terbalik dengan kenyataanya. Ini berpotensi besar hanya akan mengulangi ketidakcermatan dan ketidaktepatan penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk infrastruktur.
“Ketidaktepatan penggunaan anggaran seperti Bandara Kertajati yang menelan anggaran triliunan rupiah tapi tak berbanding lurus dengan manfaatnya terhadap perekenomian. Bisa dibilang hampir unfaedah,” pungkasnya. (jawapos.com)
