JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini dipercepat oleh pandemi Covid-19. Sehingga, fenomena tersebut harus disikapi secara cepat dan bijak.
“Dengan perkembangan yang sangat cepat ini perlu dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita,” ujarnya secara virtual, Senin (10/10).
Menurutnya, jika dapat kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Tiongkok dan India. Bahkan, dapat membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030.
Jokowi mengingatkan, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan. Sebab, ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Selain itu, pembiayaan keuangan digital (fintech) juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke goal digital.
Jokowi mengimbau kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan juga harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” ungkapnya.
Jokowi menambahkan, provider keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris. Dalam hal ini, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru tanah air kita.
“Saya minta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran, bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” tegas dia. (jawapos.com)
