Terkait pertemuan yang dilakukan dengan AS SDM Polri pada Senin (4/10) kemarin, lanjut Hotman, pertemuan itu belum membahas secara substantif maksud dari adanya tawaran untuk bergabung menjadi ASN di Polri. Tetapi para mantan pegawai KPK ingin memastikan, apakah tawaran tersebut merupakan hasil dari rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM yang sebelumnya telah menyatakan bahwa asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) maladministrasi dan melanggar HAM.
“Sekarang kita nggak tahu apa prosedur dan bagaimananya tawaran Kapolri, apa itu hal yang terpisah atau merupakan terjemahan dari sikap Jokowi tentang rekomendasi ini kan kita belum tahu. Makanya kan tawaran kita pertimbangkan dan berterimakasih ada perhatian,” papar Hotman.
Hotman mengutarakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan pertemuan langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membicarakan secara matang tawaran menjadi ASN di Polri.
“Nantinya dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan dengan Kapolri dan Kepolisian,” pungkas Hotman.
(Antaranews)
