Meski Pilkades Belum Jelas, Pemda KBB Sudah Siapkan Anggaran 5,1 Miliar

NGAMPRAH – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) masih menunggu hasil evaluasi dan turunnya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Pilkades Serentak 2021 di KBB ini terpaksa ditunda karena agendanya terhenti sejak diberlakukan PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 sesuai surat keputusan panitia Pilkades Nomor 1 tahun 2021 tentang Jadwal Pilkades Serentak dan Surat Edaran Mendagri.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB, Yana Dessiana mengatakan terkait surat Kemendagri itu baru akan turun pada 9 Oktober 2021 mendatang untuk menentukan apakah pelaksanaan Pilkades serentak di KBB ini tetap bisa dilaksanakan atau tidak.

“Saya belum tahu isinya apa (surat Kemendagri), apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau diperbolehkan kita lanjut, kalau tidak harus running bikin rundown baru dari tahapan Pilkades yang terhenti,” kata Yana kepada wartawan, Senin (20/9).

Dia mengatakan, tahapan Pilkades yang terhenti itu baru sampai penyusunan Data Pemilih Sementara (DPS). Sehingga pihaknya berharap Kemendagri bisa mengeluarkan izin pada 9 Oktober 2021 supaya waktunya tidak mepet.

“Mudah-mudah penjadwalannya juga pas. Kita belum bisa memastikan apakah akan mepet atau tidak. Tapi kalau dari Peraturan Bupati (Perbup), waktunya sudah tertuang,” ucapnya.

Jika Pilkades ini diperbolehkan untuk dilanjutkan, pihaknya tinggal melanjutkan tahapan selanjutnya seperti, menentukan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Tetap (DPT), pembukaan pendaftaran, kampanye, masa tenang, pencoblosan, dan terakhir pelantikan.

“Tahapannya masih panjang, tapi waktunya sudah ditentukan, misalnya untuk masa kampanye 3 hari,” katanya.

Kendati masih belum jelas, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,1 miliar untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2021 tersebut.

“Anggarannya Rp 5,1 miliar untuk 41 desa, per pemilihnya Rp 15 ribu ditambah Rp 25 juta. Nah, itu yang diracik panitia supaya cukup, tapi kalau kekurangan ada slot dari dana desa,” ujarnya. (mg6)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan