Wabup Bandung Berharap Ada Kebijakan Dibuka Kembalinya Ibadah Haji dan Umrah

SOREANG – Wakil Bupati Sahrul Gunawan berharap bisa segera ada kebijakan untuk dibuka kembali ibadah haji dan umrah. Namun, katanya, semua tergantung data penanganan Covid-19.

“Bagaimana data dari setiap negara ini, khususnya di Indonesia juga cukup baik penanganan Covid-19-nya,” kata Sahrul saat memberikan keterangannya, Rabu (25/8).

Selain itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Kabupaten Bandung diminta membantu pemerintah untuk mensosialisasikan tentang perkembangan ibadah haji dan umroh, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Sahrul mengatakan Forum KBIHU Kabupaten Bandung itu merupakan mitra pemerintah. Jadi, KBIHU bisa melakukan sosialisasi, tidak hanya tentang masalah teknis tapi juga terkait dana para calon jamaah haji dan umroh.

“Banyak mungkin masyarakat yang bertanya, kenapa sih enggak dibuka-buka, sudah siap atau bagaimana. Mungkin juga ada yang mendengar mengenai dana yang ada, aman atau tidak. Saya kira dari KBIHU ini bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat dan membuat tenang,” kata Sahrul.

Menurut Sahrul, tidak ada pilihan lain selain mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Katanya, saat ini sedang dilakukan komunikasi antara pengusaha travel dengan pemerintah pusat serta juga dengan pihak Kerajaan Arab Saudi.

“Saat ini sebetulnya para pelaku industri wisata religi, umroh dan haji, belum final. Karena khususnya di umroh ini kan biayanya bisa Rp50 juta sampai Rp60 juta, sebab memang harus transit dulu di negara lain selama 14 hari,” tutur Sahrul.

“Kemudian banyak sekali protokol kesehatan yang memang harus dipatuhi, tidak hanya cukup bagaimana verifikasi dan penyaringan itu dari negara asal. Ini yang mengakibatkan harga juga tidak menarik. Bagi pelaku, wait and see dulu,” lanjutnya.

Sahrul juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi Covid 19. Namun disisi lain, dirinya juga meminta pendistribusian vaksin bisa lancar.

“Karena memang saat ini masih sangat jauh dari jumlah sasaran yang seharusnya. Kita memang perlu ada komunikasi dengan pihak provinsi dan pusat agar ketersediaan vaksin ini bisa cepat diadakan,” pungkasnya. (yul)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan