PADALARANG – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mendorong agar DPRD KBB menggunakan hak interpelasi mereka terhadap Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.
Ketua P4KBB, Yacob Anwar menjelaskan, pihaknya mendorong agar DPRD KBB menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemkab Bandung Barat yang disebutnya tak berorientasi kemasyarakatan.
“Karena ada Permasalah-permasalahan di KBB yang tidak diharmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Ketidak harmonisan itu dengan adanya surat dari Ketua DPRD kepada pemerintah mempertanyakan masalah mutasi,” kata Yacob, Selasa (24/8).
Ia menambahkan, sejauh ini Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan dianggap tidak konsisten terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan termasuk dengan melaksanakan beberapa kali rotasi mutasi.
“Terus juga banyak ketidakkonsistenan Plt bupati dalam memadukan kata dan perbuatan.Contohnya, masalah BUMD tidak ada permintaan maaf ketika melakukan pembuatan hingga saat ini tidak ada permintaan maaf,” katanya
Yacob menyebut, penggunaan hak interpelasi tersebut dinilai harus tetap dilakukan lantaran banyak permasalah di KBB. Khususnya, permasalahan mutasi, PPKM, pelanggaran Inmendagri juga.
“Terus juga plt datang ke salah satu partai politik dan muscab itu kan pelanggaran, harusnya dia mengingatkan, jangan langsung datang memberikan satu support,” katanya.
Ia menegaskan, dorongan penggunaan hak interpelasi tersebut bukan upaya menjatuhkan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. Melainkan mengingatkan Bagar kebijakannya lebih baik.
“Kan dewan itu wakil rakyat, kami dari P4KBB mendorong. Bukan kita ini mau menjatuhkan Pak Hengky. Saya ingin meluruskan, supaya Pak hengky ini selaku plt bupati bisa terjadi harmonisasi antara legislatif dan eksekutif, supaya bisa berjalan berbarengan,” pungkasnya. (mg6)
