JAKARTA – Pemerintah terus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan sistem level 1-4 untuk melandaikan kurva kasus Covid-19. Kasus Covid-19 memang terlihat menurun dalam sepekan terakhir yakni sekitar 20 ribu kasus sehari.
Namun angka kematian masih di atas seribu jiwa sehari dan angka positivity rate masih di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai situasi di Indonesia masih belum aman.
Angka positivity rate masih di atas 10 persen, jauh melebihi batas WHO yakni 5 persen. Tingginya angka kematian dinilai masih tinggi. Sedangkan tes masih sering anjlok di bawah 200 ribu spesimen.
“Yang jelas walaupun menurun kasusnya, memang sih ada penurunan, tapi dengan positivity rate masih jauh masih di atas 10 persen, tes menurun, ini jadi sulit kita mengatakan situasinya sudah terkendali, karena dukungan datanya rendah sekali, ditambah kematian yang selain sebetulnya masih tinggi, dan juga sistem pelaporan belum tertata baik, angka probable kematian juga tak dihitung,” tegas Dicky kepada JawaPos.com, Minggu (22/8).
Dicky mengakui, memang dengan adanya PPKM, secara umum ada perbaikan. Namun melandai kurva kasus saat ini belum bisa dikatakan aman meski Indonesia sudah melewati puncak. Ia menyebut masyarakat Indonesia masih berjalan di lorong yang gelap.
“Masih jauh dari kata aman, walaupun sudah melewati dari puncaknya. Situasi kita masih dalam lorong kegelapan, seperti orang berjalan dengan setengah mata tertutup. Dukungan data belum maksimal, menurut saya berbahaya ya memasuki tahun kedua, data masih begini, terlalu berisiko untuk negara kepulauan seperti Indonesia, terutama di kematian di masyarakat dan di rumah-rumah,” tuturnya.
Syarat paling utama, kata Dicky, pemerintah harus memperbaiki 3T atau testing tracing dan treatment. Protokol kesehatan 5M harus dipatuhi.
“Testing belum disebut memadai, harusnya di angka 1 jutaan, kalau mau 500 ribuan pun ya lakukan saja, konsistensi dan komitmennya diuji, vaksinasi pun menjadi masalah ini, terutama di luar Jawa,” tegasnya.
Dicky juga menyesalkan penyelenggaraan pelonggaran pembatasan dalam PPKM juga terlalu berubah-ubah. Aturan itu membuat masyarakat bingung.
