JAKARTA – Pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal di empat daerah. Syarat untuk bisa masuk mal adalah pengunjung yang diharuskan menunjukkan sertifikat vaksin dan melakukan swab antigen.
Pengelola Mall mewajibkan para pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi untuk syarat masuk pusat perbelanjaan, petugas akan mengecek hasil pindai atau scan QR code. Jika hasil pindai menunjukkan warna hijau, pengunjung diizinkan masuk dengan pemeriksaan protokol kesehatan terlebih dulu.
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan wajib antigen untuk masuk mal. Sehingga, dia meminta kebijakan tersebut perlu ditunjau ulang.
‘Itu harus dikaji ulang. Sebab tidak terlalu bermanfaat dan merugikan semua orang,” ujar Deddy kepada wartawan, Sabtu (14/8).
Menurut Deddy, kebijakan sebelumnya yang mengharuskan sudah divaksin agar bisa memasuki mal di Jakarta sudah cukup untuk meminimalisir risiko penularan. Dengan syarat, mereka yang masuk mal harus tetap taat protokol kesehatan dengan menggunakan masker berlapis, menghindari kerumunan dan menjaga jarak.
“Menurut saya, kewajiban antigen itu akan menyulitkan aktivitas ekonomi di mall. Merugikan para pedagang, supplier, ojol dan masyarakat luas. Ini akan menekan aktivitas ekonomi dalam bentuk rendahnya konsumsi publik,” katanya.
“Kita tahu bahwa konsumsi masyarakat itu justru sebagai salah satu faktor pendorong geliat ekonomi. Harusnya difasilitasi dan diedukasi, bukan dibuat sulit. Itu aneh sekali,” tambahnya.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini justru heran kenapa hanya mall yang diwajibkan antigen, bagaimana dengan pasar yang sulit menerapkan protokol kesehatan karena biasanya ruang gerak masyarakat sempit.
“Jika maksudnya melindungi masyarakat, harusnya Kementerian Perdagangan dan Kemenkes memonitor penerapan prokes di pasar tradisional yang lebih beresiko,” ungkapnya.
Deddy menduga mungkin saja pengambil kebijakan kurang memahami tekanan ekonomi yang dialami para pedagang dan masyarakat kecil.
“Biaya untuk swab antigen itu ratusan ribu, tidak terjangkau oleh masyarakat. Ini memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang,” ungkapnya.
Menurut Deddy lebih baik pemerintah melakukan pengawasan dan pengetatan di lapangan mengenai protokol kesehatan ketimbang mewajibkan swab antigen untuk masuk mall.