BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi PKS Haru Suandharu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) agar tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Hal itu disampaikannya seusai menerima audiensi dengan asosiasi industri pariwisata dan kebudayaan di gedung DPRD Jabar, Selasa (10/8) kemarin.

Menurutnya, banyak kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), salah satunya industri pariwisata dan kebudayaan. Apalagi para pegiat industri dan kebudayaan sampai saat ini belum benar-benar memungkinkan untuk pulih kembali.

“Akan kita usulkan pada pemerintah provinsi agar tetap mengalokasikan bansos pada APBD 2021,” ujar Haru.

Di samping menganggarkan kembali bansos, Haru turut mendorong pemerintah agar menyiapkan program-program pemuliah ekonomi terutama bagi masyarakat kelas menengah-bawah.

“Jadi kita minta mereka yang mau pindah misalnya ke bisnis kuliner atau distribusi itu difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Selain dua hal tersebut, Haru juga meminta pemerintah daerah supaya linear dengan pemerintah pusat perihal implementasi kebijakan PPKM. Peluang sekecil apapun yang telah diatur oleh pemerintah pusat harus direalisasikan oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kota/kabupaten.

“Jadi jangan sampai oleh pemerintah pusat telah diberikan kelonggaran, tapi pemerintah daerah tidak mau ngasih. Di satu sisi sudah diserahkan pemerintah pusat pengumumannya, sudah ada regulasinya tapi pemda bersikeras tidak memberikan lampu hijau,” tuturnya.

“Proporsional saja, artinya yang memang memungkinkan ada dine in dengan prokes dan pembatasan,” tandasnya. (boy)