Keempat, outcomes (dampaknya) harus terukur. Ia memisalkan, setelah penerima manfaat mendapatkan kucuran dana bantuan dampak terhadap kehidupan sehari-harinya seperti apa. Apakah ada perbaikan hidup atau justru semakin merosot kualitas hidupnya.
“Ingat, selama pandemi ini, para pekerja terutama pada sektor informal banyak gulung tikar, mengalami kebangkrutan, dan dililit banyak masalah, terbebani nasib karyawan, sampai dililit hutang. Mereka sangat terpukul. Meski demikian, mereka tetap harus bertahan dengan berbagai keterbatasan untuk mempertahankan hidup dan tetap berusaha di bawah bayang-bayang sepi. Merekalah juga harus menerima manfaat dari penambahan anggaran ini,” jelas Saihu.
Terakhir, kata dia, penambahan anggaran, selain mengentas masyarakat terdampak pandemi, juga harus menciptakan rasa aman terkait kebenaran pemberitaan seputar Covid-19 dan upaya-upaya pencegahan maupun pengobatan yang liar.
“Mestinya segala pemberitaan seputar pandemi harus satu pintu. Negara (pemerintah pusat/kota) memiliki garis jelas dan keras terhadap informasi yang tidak sesui dengan keputusan pemerintah. Tiadanya kontrol informasi yang cenderung liar menjadi sumber masih banyaknya masyarakat yang belum percaya penyakit mematikan ini,” urainya.
Beberapa implikasi dari minimnya kontrol informasi oleh pemerintah, menurut Saihu berdampak pada kasus di lapangan di mana masih banyak warga yang abai terhadap protokol kesehatan (prokes) dan yang terkini lebih banyak masyarakat yang tidak bersedia divaksin.
“Tidak tercapainya target vaksinasi bukti kekurangmahiran pemerintah mengedukasi masyarakat. Rakyat yang belum bersedia divaksin mestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah, apa penyebabnya dan sejauh mana pemerintah mengedukasi pentingnya vaksin bagi keselamatan orang per orang dan masyarakat,” beber Saihu.
Menurut dia, sebagian besar masyarakat yang tidak bersedia divaksin itu karena takut, takut dengan jarum suntik dan takut karena sumber informasi liar tentang bahaya vaksin. Untuk itu, pemerintah saran dia harus bekerja keras, dan wajib menertibkan segala informasi menyesatkan yang tidak berdasar sumber resmi pemerintah.
“Edukasi harus persuasif dan masif, satu sumber resmi dari pemerintah melalui perangkat sampai tingkat bawah yakni Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT),” cetusnya.
Ia melanjutkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan sejumlah vaksin mulai dari vaksin jenis Cinovac asal China, Oxford-AstraZeneca asal Inggris, Sinopharm asal China, Moderna asal Amerika Serika, Pfizer asal Amerika.
