DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sangat mengapresiasi komitmen Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang sudah menjalankan tugasnya dalam melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
“Melalui anggaran refocusing tahun 2021 tahap I yang jumlahnya mencapai Rp63 miliar, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Sehingga penanganan dan pemulihan dampak pandemi diharapkan mampu dioptimalisasi oleh Wali Kota dan Wakilya sebagai pemimpin Kota Depok,” kata Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, Rabu (4/8).
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menganggarkan dana sebesar Rp183 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2021 sebagai sumber pendanaan penanganan Covid-19 tahun ini.
“Angka ini termasuk jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu yang berjumlah Rp168 miliar. Sehingga seharusnya penanganan dan pemulihan ekonomi tentu saja dapat jauh lebih baik dari tahun kemarin,” ujar Icuk.
Namun, ada persoalan lain di balik kebijakan anggaran untuk penanganan pandemi ini yang menurut Icuk cukup janggal.
“Pada kenyataannya Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp 90.123.689.040. Namun baru terealisasi Rp 2.674.366.500, atau 2,97% berdasarkan jumpa pers Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada akhir Juli 2021 kemarin,” terangnya.
Atas kejanggalan itu, Icuk menilai realisasi anggaran bansos yang hanya 2,97% selama semester 1 adalah rapor buruk bagi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini.
“Dalam himpitan ekonomi, ratusan ribu warga Depok merasakan kesulitan ekonomi. Seharusnya Pemkot melakukan kerja ekstra untuk mengatasi atau minimal menggunakan secara maksimal dana yang dapat digunakan untuk bantuan sosial, tidak hanya menunggu bantuan pusat, apalagi hanya menggunakan dana yang dikumpulkan swadaya oleh ASN sebagai wujud gotong royong mereka kepada warga Depok,” urainya.
Ia menilai kontribusi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok sudah maksimal. Tinggal pemimpinnya saja yang perlu mempercepat kucuran bansos. Itupun, kata dia, kalau pemimpinnya benar-benar bekerja serius untuk warganya.
“Percepatan pembagian bantuan sosial kami rasa menjadi bentuk kerja nyata yang bisa dilakukan oleh Pemkot untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi ini,” pungkasnya. (hrs)
