JAKARTA – Mantan Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menanggapi pernyataan politikus PDIP Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan pandemi Covid-19.
Effendi Simbolon sebelumnya menilai Jokowi tidak patuh konstitusi lantaran ogah memberlakukan kebijakan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 sebagaimana amanat UU Kekarantinaan Kesehatan.
“Sejak awal munculnya Jokowi di kancah politik nasional, ES (Effendi Simbolon, red) selalu negatif berpendapat terhadap Jokowi,” ucap Ferdinand Hutahaean dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Minggu (1/8).
Eks politikus Partai Demokrat itu menilai pernyataan Effendi Simbolon yang menyatakan sudah banyak negara yang sukses melawan Covid adalah tidak benar dan mengada-ada.
“Belum ada satu negara pun yang sukses melawan Covid meskipun sudah pernah melakukan lockdown,” ucap Ferdinand.
Dia menyebut tidak ada keharusan bagi pemerintah mengambil kebijakan lockdown dalam menanggulangi pandemi virus Corona.
Ferdinand menyebut UU Kekarantinaan Kesehatan juga tidak mewajibkan harus memilih karantina sebagai satu-satunya kebijakan yang wajib dipilih pemerintah.
“Maka Effendi Simbolon jelas salah menuduh presiden tak patuh konstitusi, kritik yang emosional dan mengada-ada,” sambung mantan Caleg DPR RI ini.
Menurut Ferdinand, Jokowi sebagai presiden adalah pemegang otoritas tertinggi kebijakan penanggulangan Covid-19. Presiden pun tak perlu meminta persetujuan DPR RI untuk menetapkan kebijakan PSBB, PPKM atau istilah lain.
Selain itu, keterlibatan DPR adalah soal persetujuan anggaran dan mengawasi kebijakan. Itu sebabnya Ferdinand menganggap pernyataan anggota Fraksi PDIP di DPR itu berlebihan.
“Menuduh pemerintah tidak patuh konstitusi dan menyatakan Indonesia menuju jebakan pandemi adalah pendapat tak berdasar. Justru Jokowi melaksanakan konstitusi dan membuat kebijakan yang berimbang dengan segala kajian ekonomis, politis, sosial agar negara tidak terganggu dan tetap stabil,” tuturnya.
Ferdinand pun menyimpulkan kritik Effendi Simbolon terhadap pemerintahan Presiden Jokowi adalah tuduhan yang salah landasan berpikirnya.
“Itu hal yang wajar meski tak patut. Yang rakyat harus paham bahwa kebijakan Jokowi justru berdasar konstitusi dan menjalankan UU dengan kebijakan yang berimbang bagi rakyat dan negara,” pungkas Ferdinand Hutahaean. (jpnn)
