JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi membatalkan program vaksinasi gotong royong individu berbayar.
Sosok yang biasa disapa Melki itu mengatakan bahwa maksud baik pemerintah melalui kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar direspons dengan berbagai catatan dari sejumlah kelompok masyarakat. Vaksinasi berbayar itu pun telah menimbulkan polemik di masyarakat.
“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan terkait dengan vaksinasi gotong royong berbayar,” kata Melki kepada JPNN.com, Sabtu (17/7).
Namun demikian, Melki menyatakan terus mendukung dan mendorong vaksinasi gotong royong yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya agar dipercepat.
“Sehingga bisa membantu percepatan proteksi bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya karyawan perusahaan agar pencapaian herd immunity bisa dipercepat,” ungkapnya.
Politikus muda asal Nusa Tenggara Timur, itu mendorong vaksinasi program atau vaksin gratis yang dilakukan pemerintah selama ini yang sudah berjalan baik, polanya terus disempurnakan.
Misalnya, bagaimana soal pengadaan vaksinnya, baik itu lewat pembelian pemerintah melalui Bio Farma, mekanisme bantuan dari WHO maupun GAVI Covax, dan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen memberikan bantuan.
Menurut Melki, hal itu semua untuk memaksimalkan suplai vaksin dalam jumlah cukup bagi vaksinasi di dalam negeri. “Penting pula bagaimana setelah vaksin tiba di tanai air, langsung dilakukan percepatan untuk melakukan proses vaksinasi di lapangan,” paparnya.
Menurut Melki, selama ini vaksinasi program sudah berjalan baik, cuma butuh kecepatan dan kerja sama lebih intensif oleh semua pihak.
Baik itu oleh pemerintah pusat, daerah, dan komponen masyarakat sebagaimana yang sudah dilakukan Polri, maupun Kelompok Cipayung Plus yang sudah membuat di kantong-kantong mahasiswa, di tempat-tempat Cipayung Plus, maupun kampus-kampus.
Selain itu, kata Melki, perlu dipikirkan peran dari kelompok masyarakat baik itu individu atau lembaga yang ingin membantu dan memberikan dukungan terhadap percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
“Hal ini perlu diberi ruang atau regulasi tepat, yang mana banyak sekali pengusaha yang selain membantu karyawan perusahaannya juga ingin terlibat membantu masyarakat sekitarnya, atau kelompok lain di wilayah tertentu yang butuh divaksinasi segera,” paparnya.
