BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan Pemerintah Daerah segera memberi kepastian perihal wacana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 19 Juli mendatang.
Menurutnya, penenetu kebijakan dilaksanakan PTM ada di gugus tugas. Dengan begitu, sudah seharusnya keputusan itu disampaikan. Sehingga ada kepastian.
”Ini penentunya bukan lagi Kadisdik, bukan juga KCD, bukan lagi kepala sekolah dan kewenangan itu ada di gugus tugas, komite kebijakan namanya,” ujar Hadi ketika ditemui di gedung DPRD Jabar, dalam acara bincang santai, Jumat, (16/7)
Kendati begiu, jika keputusan yang disepakati yakni memperbolehkan PTM di sekolah-sekolah, maka keselamatan jiwa murid harus dipelihara.
“Sekali lagi nomor satu adalah keselamatan jiwa, keselamatan anak-anak kita yang merupakan aset termahal yang dimiliki oleh para orang tua. Yang kedua, keselamatan, ketiga keselamatan. Jadi sekali lagi bahwa keselamatan ini adalah nomor satu,” ujarnya.
Menurutnya, dalam proses belajar PTM para guru harus sudah dilakukan vaksinisasi. Sehingga, jika PTM dilaksankan maka, dapat memberikan raa aman.
“Bahwa ini semua berjalan sesuai skenario sesuai dengan prosedur sebuah keselamatan,” katanya.
Politisi dari partai PKS ini juga menyoroti rendahnya pemberian vaksin bagi guru dan siswa di Jabar. Masyarakat umum yang telah menerima suntik vaksin dosis dua juga masih rendah.
“Kalau guru sudah lumayan banyak, khususnya di kota besar. Tapi guru di Jabar kan di kampung-kampung juga banyak. Ini juga masih belum tuntas. Jadi masih ada semacam ketertinggalan,” katanya.
Kemudian lanjutnya, ketidakmerataan atau kesenjangan vaksinasi juga terjadi di kota besar dengan perkampungan. Dia mencontohkan di kota besar seperti Bandung sudah mencapai angka puluhan persen, namun apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain maka terjadi terjadi kesenjangan.
“Ketika berbicara kota Bandung kita berbicara tentang 40 persen, 30 persen angka vaksinasi tapi ketika kita bicara daerah-daerah misalnya kita bicara Kabupaten Bogor, Sukabumi, Majalengka itu angkanya rendah,” ujarnya.
“Masih jauh dari target minimal yang disuntik vaksin, Ini masih ada PR besar,” pungkasnya. (mg1/red)
