“Karena kalau kepulangan mandiri atau secara kolektif dengan menyewa pesawat tidak tepat disebut repatriasi,” ujarnya.
Sementara itu, disinggung mengenai akses vaksinasi bagi warga negara asing, Faizasyah mengungkapkan, bahwa sejatinya sudah banyak pejabat diplomat asing yang difasilitasi vaksinasinya oleh Kemenlu. Hal ini juga dilakukan oleh sejumlah negara lain pada diplomat RI di luar negeri.
“Namun Kemenlu tidak bertanggung jawab pada WNA,” ungkapnya.
Ia sendiri enggan berkomentar banyak soal opsi vaksin gotong royong yang mungkin bisa diakses oleh perusahaan asing. Menurutnya, itu menjadi urusan Kementerian Kesehatan. “Dicek ke Kemkes saja,” pungkasnya. (Radar Bogor)
