JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia memang mendukung upaya pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinasi. Sebab, pemberian vaksin kepada rakyat untuk mencegah meluasnya penyebaran Pandemi Covid-19 adalah tugas negara. Namun, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya mempermasalahkan pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar.
Menurutnya, vaksinasi berbayar berpeluang untungkan pihak tertentu. Baik program vaksin Gotong Royong, maupun secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh Kimia Farma.
“Jika ini dilanjutkan, patut diduga akan terjadi komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/7).
Ia mengatakan, setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi.
“Program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong, sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara individu, dikhawatirkan akan terjadi transaksi jual beli harga vaksin yang dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin),” tuturnya.
Sebagai informasi, dalam keputusan yang telah diteken oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 11 Mei 2021 dijelaskan bahwa harga vaksin Gotong Royong buatan Sinopharm adalah Rp 321.660 per dosis, di mana tarif pelayanan vaksinasi belum termasuk di dalam harga tersebut.
Dijelaskan, bahwa tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Jika dijumlahkan, total harga sekali penyuntikan Rp 439.570 atau berkisar 800-an ribu untuk 2 kali penyuntikan. (jawapos)
