JAKARTA – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo harus adil sebagai kepala negara. Arief meminta pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak hanya keras kepada rakyat sipil terkait implementasi PPKM Darurat.
Menurut Arief, Jokowi juga harus menghukum menterinya yang telah memberikan karpet merah kepada tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia akhir-akhir ini.
“Harus ada menteri yang bertanggung jawab yang memiliki hubungan masuknya TKA yang membawa penyebaran virus Corona varian Delta yang sangat masif saat ini,” kata dia dalam siaran pers, Jumat (9/7).
Menurut dia, TKA yang masuk ke Indonesia tercatat menjadi episentrum penyebaran virus Covid-19 varian Delta. “Indonesia kedatangan pekerja migran yang signifikan, baik dari RRC, India, Saudi Arabia, atau Timur Tengah,” tambahnya.
Politikus Gerindra itu meyakini TKA itu bisa masuk dengan mendapatkan kemudahan dan prokes yang tidak ketat saat memasuki Indonesia.
Arief melihat di bandara tentu ada imigrasi, bagian karantina, dan petugas kesehatan yang menjadi bagian terdepan dalam melakukan filterisasi masuknya penyebaran Covid-19 varian Delta ini.
Sedangkan di tingkat kebijakan, ada para menteri yang berhubungan dengan masuknya TKA. Dia menduga faktor investasi dan uang yang menjadi penyebab mudahnya masuk TKA itu.
“Jika Presiden Jokowi tidak meminta pertanggungjawaban pada menteri-menteri tersebut, menunjukkan kalau pemerintahannya tidak ada kontrol yang baik terhadap menteri-menteri yang kebijakannya menyebabkan masuknya pandemi Covid yang sangat masif di Indonesia,” jelas dia.
Arief enggan menyebut nama menteri yang harus bertanggung jawab atas masuknya TKA itu. Namun, dia menyebutkan ciri-cirinya.
“Seperti ada menteri yang selalu melakukan pembenaran dengan dalih investasi dan ketidakmampuan TKI untuk bekerja di sektor tambang ,” kata Arief.(tan/jpnn)
