BANDUNG – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah dilaksnakan selama lima hari ini, belum bisa menekan mobilitas warga secara signifikan. Imbasnya angka positif Covid-19 di Jawa Barat masih terbilang sangat tinggi.
Menaggapi masalah itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Viman Alfarizi mengatakan, aturan PPKM Darurat harus dijalankan dengan tegas.
‘’Sikap tegas pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan sanksi terhadap semua pihak yang melanggar demi mencegah penyebaran Covid-19,’’kata Vilman kepada wartawan, Kamis, (7/7).
Dia menilai, penerapan PPKM Darurat adalah tugas kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi maka dari itu Perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, sampai kabupaten Kota guna mensukseskan PPKM Darurat ini.
PPKM Darurat ini adalah momen yang pas untuk sama-sama bahu membahu membantu pemerintah dalam menghadapi Covid 19.
“Ada analogi yang mengatakan Swiss Cheese Model yaitu diibaratkan celah pada lapisan keju yang saling menutupi satu dengan lain nya dan tidak dapat ditembus dari luar, dari sini kita belajar yuk kita saling bahu membahu melawan pandemi ini,” sebutnya.
Viman juga mendukung dan mendorong terus upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid 19 serta berharap agar pemerintah tidak bosan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadarannya untuk mensukseskan PPKM darurat dan menjaga diri serta keluarganya agar jangan tertular.
“Dari target 30% penurunan mobiltas sekarang baru 17% ya mungkin karena sosialisainya kurang, sehingga kesadaran masyarakatnya pun belum tertanam,” Tambahnya.
Viman berharap Pemerintah terus bersinergi dengan elemen masyarakat agar kesadaran masyarakat dalam hal ini menaati PPKM. Dengan begitu, upaya mencari celah untuk melanggar kebijakan ini semakin menurun.
“Wabah Covid-19 ini kan menyangkut keselamatan jiwa bersama, bukan hanya urusan orang per orang, Satu saja ceroboh dan nekat maka berpengaruh terhadap yang lainnya,” tutupnya. (red)
