“Dampaknya besar, niat kita mencari pendapatan dari pajak, tapi yang terjadi penggelapan di mana-mana. Orang ambil barang tidak disetorin,” tambahnya.
Ia mencontohkan, pajak kendaraan di Pemprov Jabar saja masih banyak KTMDU yang tidak terbayarkan. Pemerintah terkesan cenderung diam, tidak melakukan apa-apa mengenai penunggakan ini. Sebab, tak ada biaya, artinya biaya operasional untuk memungut pajak pun tak tersedia. Ia berpesan, jangan sampai besar pasak daripada tiang.
“Biaya ingin memungut pajak ke masyarakat jauh lebih besar daripada pajak yang diterima, kalau tidak punya sistem yang terintegrasi,” pungkasnya. (win/yan)
