SOREANG – Area kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung terpaksa lockdown setelah beberapa orang anggota dewan dan staf sekretariat dewan (setwan) terkonfirmasi Covid-19. Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto saat dihubungi via telpon, Kamis (10/6).
“Kebijakan lockdown gedung DPRD kabupaten Bandung ini, setelah mendapatkan informasi adanya yang terkonfirmasi Covid-19. Untuk anggota saat ini sebenarnya sudah ada yang sehat, tapi ada juga yang masih melaksanakan isolasi secara mandiri. Kalau staf yang terkonfirmasi Covid ada 4 orang, itu laporan yang saya terima. Jadi lockdown ini untuk jaga-jaga dulu,” kata Sugianto.
Dikatakan Sugianto, pemberhentian aktivitas di gedung wakil rakyat itu berlangsung 2 hari mulai Kamis,(10/6) hingga besok, Jumat (11/6).
”Meski gedung dewan di-lockdown dulu selama dua hari, tetapi hari senin aktivitas dewan berjalan seperti biasa. Jadi untuk sementara pelayanan dihentikan, sehingga agenda audiensi dengan beberapa dinas/instansi termasuk organisasi masyarakat (ormas) jadwalnya digeser,” jelasnya.
Sementara itu, wilayah Kabupaten Bandung mengalami lonjakan angka Covid-19 yang signifikan. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Maulana Fahmi, menyoroti lonjakan penambahan kasus Covid-19 di wilayah kabupaten Bandung. Menurutnya, kejadian ini sangat mengkhawatirkan.
Menurutnya, hal ini terjadi karena terlihat kasat mata tingginya angka yang terkonfirmasi Covid-19 dipicu kurangnya intervensi Pemerintah Kabupaten Bandung. Bahkan pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Bandung mengkaji kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) proporsional untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Sebelum Idulfitri ada PPKM. Sepertinya pemerintah perlu memikirkan kembali PPKM untuk mengurangi pergerakan manusia yang berisiko kembali meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung. Intervensi pemerintah juga harus diperkuat. Memang ada beberapa daerah seperti di tingkat RT atau RW yang menerapkan penutupan akses ke lingkungannya, namun ini perlu dipertegas lagi oleh pemerintah,” ungkap Fahmi.
Selama ini, kata Fahmi, pihak pemerintah cenderung melonggarkan PPKM. Penyelenggaraan hajatan dan kerumunan di tempat keramaian belum ditindak tegas. Bahkan lokasi wisata pun tetap dibuka. Di beberapa titik, bahkan sempat berlangsung event olahraga. Sehingga, kata Fahmi, pihaknya saat ini mendapatkan informasi di setiap Rumah Sakit cenderung penuh.