SOREANG – Bupati Bandung Dadang Supriatna berencana melakukan pembenahan kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung, saat ini tengah dilakukan pengkajian dan dimungkinkan terjadinya pergantian petinggi BUMD.
Ketiga BUMD tersebut yakni PDAM Tirta Raharja, BPR Kerta Raharja, dan PT Citra Bangun Selaras (CBS).
Adanya hal tersebut, Direktur Utama PT.Cipta Bangun Selaras (CBS), Adhitia Yudisthira menyambut baik rencana Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akan melakukan assessment (evaluasi) terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung.
Menurut Adhitia, hal itu sangat baik untuk mengetahui kondisi dan perkembangan setiap BUMD yang ada, terlebih Dadang Supriatna baru saja menjabat sebagai Bupati Bandung sehingga ia perlu mengetahui seberapa besar sokongan BUMD terhadap keberlangsungan pemerintahannya.
“Bagus sih, biar beliau (Bupati) tahu gimana sih kondisi kita selama ini,” ungkap Adhitya saat diwawancara, Minggu (30/5).
Dikatakan Adhitia, dirinya baru masuk di PT. CBS pada akhir 2019, pada saat itu kondisi perusahaan yang saham mayoritasnya milik Pemkab Bandung itu tengah dalam keadaan kolaps.
“Jadi pertama tahu adanya BUMD bernama PT.CBS itu tahun 2018, saya ditawari Bupati pada saat itu untuk membeli 49% saham yang memang sebelumnya sudah dimiliki pihak swasta,” kata Adhitia.
Saat itu, Adhitia tidak langsung menerima penawaran dari Bupati Bandung Dadang Naser karena melihat riwayat perjalanan PT.CBS yang sudah berdiri dari tahun 2011 itu kondisi finansialnya begitu terpuruk sehingga setelah ditawarkan ke beberapa rekan pengusaha pun tidak ada yang berminat.
Setelah berfikir cukup lama dan mendalami perusahaan tersebut, lalu ia bersama salah satu rekannya akhirnya setuju untuk membeli saham di PT.CBS asalkan ada sovereign guarantee dari Bupati sebagai Kepala Daerah dan pemilik saham terbesar.
“Setelah ada kesepakatan itu, saya ditunjuk oleh rekan-rekan saya yang memiliki investasi dalam saham yang kami beli tersebut untuk mewakili mereka mengelola perusahaan ini, sehingga saya pun menjadi direksi perwakilan pemilik saham swasta,” paparnya.
Bukan hal yang mudah untuk menjalankan satu perusahaan milik pemerintah daerah dengan kondisi finansial yang buruk, lanjut Adhitia, ia harus tertatih-tatih menata dan memperbaiki semua sistem yang ada di dalamnya termasuk struktur kepengurusan dan manajemen yang ada.
