Rp 100 Miliar untuk Anggaran ‘Menara Kujang Sapasang’, Dewan: Sangat Tidak Tepat Sasaran

BANDUNG – Rencana pembangunan ‘Menara Kujang Sapasang’ di destinasi wisata waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang pada Juni 2021 menjadi soal.

Pasalnya, proyek senilai Rp 100 miliar berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira membenarkan bahwa ‘Menara Kujang Sapasang’ itu merupakan projek Bantuan Keuangan.

Projek tersebut merupakan usulan dari Kabupaten Sumedang yang dibiayai APBD Provinsi pada tahun 2021.

“Kalau diselenggarakan 2021, maka perencanaannya tahun 2020. Saya melihat memang tujuan Kabupaten Sumedang itu adalah untuk mempunyai semacam Icon. Terutama sektor pariwisata di Jatigede,” ucap Yunandar saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (26/5).

Ia mengatakan, pembuatan ‘Menara Kujang Sapasang’ dirasa kurang pas jika dilakukan di masa pandemi. Sebab pada Tahun Anggaran 2020, Pemprov Jabar mengalami refocusing di berbagai sektor untuk penanganan Covid-19.

“Masalahnya ialah pendanaan ini kan di Provinsi. Sementara kita sama-sama tahu banyak anggaran Provinsi yang di-refocusing pada tahun 2020 untuk kepentingan penanggulangan Covid-19. Baik dari segi kesehatan maupun sosial,” katanya.

“Totalnya lebih dari Rp3 Triliun yang di-refocusing. Khusus anggaran penanggulan Covid-19 ini. Namun dari anggaran sebesar itu baru ada Rp14 Miliar untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2020,” imbuhnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengaku, pada tahun 2021 dirinya tidak melihat anggaran untuk penanggalan Covid-19. Khususnya dari segi pemulihan ekonomi.

“Padahal Gubernur selalu mencanangkan bahwa anggaran tahun 2021-2022 itu pemulihan ekonomi,” cetusnya.

Menurutnya, ketika provinsi justru memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan icon pariwisata (bukan sarana) itu sangat tidak tepat sasaran dan urgen.

“Di satu sisi provinsi membutuhkan pemulihan ekonomi. Maka seharusnya anggaran Rp100 Miliar ini bisa digunakan untuk menggerakan perekonomian. Khususnya di sektor pertanian yang sangat bagus sekali pertumbuhannya,” hematnya.

Tidak hanya itu, ucap dia, anggaran Rp100 Miliar pun bisa digunakan untuk mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa Go Digital akan banyak manfaatnya.

Menurutnya, kedua hal tersebut pada posisi anggaran APBD 2021 di Pemprov belum terlihat dorongannya untuk pertanian. Terlebih untuk UMKM. Hampir tidak ada dorongan pemulihan ekonomi UMKM di Jabar.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan