oleh

Pengamat: Gaya Kepemimpinan Wali Kota Depok Cenderung Feodalistik

Mengenai apa itu birokrasi, Saihu mengutip pendapat Sosiolog terkemuka, Max Weber, yang mengatakan birokrasi merupakan sebuah sistem pengorganisasian tugas yang diatur sedemikian rupa berdasarkan rasionalitas.

“Karena ia merupakan sebuah sistem pengorganisasian tugas berbasis rasionalisasi, maka apapun bentuk kebijakan di dalam birokrasi itu harus ditempuh dengan cara-cara yang rasional pula. Bukan dengan cara kekeluargaan, ataupun cara-cara irasional lainnya,” beber Saihu.

Baca Juga:  Hasil Gotong Royong Masyarakat, Kelurahan Baktijaya Depok Miliki Ambulans

Ia melanjutkan, jika sebuah pemerintahan (daerah) dikelola berdasarkan aturan main yang rasional alias terukur, teruji, kredibel, kompeten dan penuh tanggung jawab, maka seorang Wali Kota semestinya mendorong konsep merit system (sistem merit) di dalam tata kelola pemerintahan di Kota Depok.

“Jadi, dalam sistem merit, setiap pegawai atau pejabat diseleksi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Jadi, kebijakan promosi, mutasi, ataupun penempatan seseorang dalam posisinya itu harus disesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya,” kata dia.

Baca Juga:  Wali Kota Depok Dikritik Keras, Gara-gara Mau Rilis Lagu di Tengah Pandemi

Di luar dari itu, kata alumnus Universitas Indonesia (UI) itu tidak dibenarkan. Sayangnya, ia mengaku tidak melihat itu selama masa kepemimpinan Wali Kota Mohammad Idris.

“Itu yang nyaris tidak terlihat selama kepemimpinan Mohammad Idris (Wali Kota Depok),” pungkasnya. (Mg12)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga