Perlu Ditingkatkan, Dewan Soroti Buffer Stock Dinsos Jawa Barat

BANDUNG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Achmad Ruyat menyoroti ketersediaan penguatan cadangan (buffer stock) di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar.

Menurutnya, Cadangan Bantuan Bencana Dinsos Jabar tersebut perlu ditingkatkan. Sebab, peningkatan anggaran untuk ketersediaan buffer stock mitigasi bencana di Jawa Barat menjadi sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Kami berharap ke depan agar adanya peningkatan anggaran terkait buffer stock ini, karena selama ini dirasakan ketika pada saat dibutuhkan selalu habis,” ucap Achmad di Bandung, Selasa (4/5).

Ia pun mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemensos (Kementerian Sosial)  serta seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengenai buffer stock tersebut dan menurutnya peningkatan anggaran perlu dilakukan.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menyampaikan dua catatan penting kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

“Pertama, buffer stock itu harus stand by, harus tersedia dalam kondisi apapun, jadi ketika ada bencana kita harus siap memberikan support bantuan kepada lokasi bencana,” kata Iwan.

Dirinya pun melontarkan pertanyaan terkait apakah ada atau tidak standard layanan minimum dalam sebuah peristiwa bencana seperti barang apa yang minimal harus ada sehingga kapanpun dibutuhkan barang tersebut siap dan tidak mudah rusak.

“Yang kedua, perkara dengan buffer stock hal berikutnya adalah siapa yang akan mengirimkannya, siapa yang akan menjaganya, di situlah ada satu bidang atau SDM yang dibutuhkan bernama Tagana,” ucap Iwan.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini pun mengusulkan, support kepada Tagana harus memenuhi kebutuhan hidup mereka juga.

“Artinya pemerintah provinsi harus menyiapkan anggaran selain operasional juga untuk rasa aman dan nyamannya Tagana dalam menjalankan tugas mereka,” usulnya.

Sementara ini support anggaran yang diperoleh Tagana baru senilai Rp. 250 ribu yang berasal dari pemerintah pusat. Untuk anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat baru dihitung ketika ada peristiwa bencana senilai Rp. 100 ribu saja, angka tersebut dinilai Iwan Suryawan masih sangat kurang.

“Artinya ini harus didorong, ibaratnya Tagana harus siap siaga, untuk kalkulasi anggaran nanti Dinas Sosial yang mengetahui, tapi yang jelas menurut saya sangat wajar mereka harus mendapat perhatian agar ketika mereka bertugas tidak lagi berpikir apakah perutnya lapar atau tidak, jadi ketika turun kelapangan kondisi mereka sudah siap,” pungkas Iwan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan