DEPOK – Pengamat Kebijakan Publik Kota Depok juga Peneliti Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), Muhammad Saihu menilai tata kelola pemerintahan di Kota Depok termasuk kategori buruk.
Saihu mengkiritisi sejumlah kebijakan di Kota Depok yang dinilainya bermasalah. Di antaranya termasuk kebijakan terkait pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, penataan ruang hingga perumahan.
“Hampir dari semua aspek pelayanan dasar tak satupun yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Pemkot (Pemerintah Kota Depok),” kata Muhammad Saihu, Jumat (30/4).
Ia misalnya menyoroti buruknya pelayanan pendidikan di Depok, di mana ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih jauh dari kata baik.
“Dalam konteks layanan pendidikan, itu bisa dicerna melalui data yang ada dimana tingkat partisipasi anak yang tidak sekolah kategori usia 16-18 naik sebesar 2,82% di tahun 2019. Dan, persentase tersebut tidak banyak mengalami perubahan hingga tahun 2020,” terang Saihu.
Padahal, dari segi anggaran, sektor pendidikan termasuk salah satu yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar. Sehingga, hal itu semestinya mampu menambal masalah di bidang pendidikan Kota Depok.
“Kalau dilihat dari porsi kenaikan anggaran pendidikan pada 2020 kan naik menjadi 28 persen. Mestinya dengan anggaran sebesar itu bisa menutupi celah masalah yang ada,” ujarnya.
Saihu juga menyoal masalah pelayanan kesehatan yang belakangan mendapat sorotan tajam oleh publik Kota Depok lantaran diduga terjadi malapraktik kebijakan anggaran.
“Di sektor kesehatan masalahnya justru tak kalah menarik. Mulai dari terbatasnya fasilitas layanan kesehatan sehingga mengakibatkan pelayanan yang kurang maksimal hingga kasus baru-baru ini yang membuat publik geram. Kasus tersebut tak lain pemotongan insentif Nakes (tenaga kesehatan) tanpa melalui prosedur yang jelas,” jelas Saihu.
Ia mengatakan, kasus malaparaktik administrasi hingga dugaan korupsi juga kembali mengemuka di Kota Depok setelah mencuatnya isu korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok.
Belajar dari isu korupsi Damkar, kata dia, Kepala Daerah harus lebih intens lakukan evaluasi jajarannya. Penerapan Merit system dalam penempatan pejabat-prjabat seperti Kepala Dinas harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik.
