JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan larangan mudik Lebaran mulai tanggal 6-17 Mei 2021 nanti. Diketahui sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menerbitkan surat edaran (SE) yang akan segera diberlakukan.
“Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas COVID-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian,” ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, Minggu (18/4).
Pihaknya mengkui bahwa pemberlakukan larangan mudik ini seharusnya bisa ditaati oleh semua kalangan. Sebagai tindak lanjut larangan mudik, Kemenhub akan melakukan pembatasan transportasi di masa pelarangan tersebut. Semua moda transportasi baik darat laut, kereta api, dan udara, dan juga kendaraan pribadi akan dilarang.
“Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas No 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas. Tentu harus membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi yang masih diperbolehkan asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat,” jelasnya.
Kemenhub juga saat ini masih terus melakukan koordinasi dan melakukan pembicaraan agar ketentuan peniadaan mudik tersebut dan aspek dari transportasi bisa tetap dikendalikan dengan baik. Meski demikian, ditambahkannya Kemenhub juga menyadari ada kemungkinan masyarakat melakukan perjalanan lebih dulu.
“Kita situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun ada di periode tidak secara formal tidak dilakukan larangan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum tanggal 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas,” kata Adita.
Untuk kendaraan darat, dikatakannya tidak menutup kemungkinan akan ada uji acak atau random testing di beberapa titik dan nantinya akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 setempat atau pun pemerintah daerah.
“Perlu dipahami juga ada yang namanya Satgas COVID-19 daerah dalam PPKM skala mikro, satgas ini melakukan tugas sampai level terendah RT RW terkait pembatasan pengendalian pembinaan juga. Diharapkan satgas COVID-19 level terbawah juga bisa melakukan pengawasan khususnya sebelum tanggal 6 tetap bisa terkendali,” ungkapnya.
