YTB dan PGRI Berkolaborasi Lakukan Vaksinisasi untuk Para Guru

BANDUNG – Untuk mempercepat terealisasinya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bulan Juli nanti, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) ambil bagian dalam menggelar gebyar vaksinasi.

Penyuntikan vaksin bagi para pendidik, tenaga pendidikan dan ASN kewilayahan itu berlangsung di gedung Yayasan Taruna Bakti, Jl. R.E. Martadinata Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, pada Jumat (16/4).

Turut hadir Drs Cucu Saputra M.M.Pd selaku Ketua PGRI Kota Bandung, Camat Bandung Wetan Soni Bakhtiyar, Kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara serta Ketua pengurus Yayasan Taruna Bakti, Ibram Amir.

Nantinya, gebyar vaksinasi tersebut akan berlangsung dua kali yaitu pada 16 dan 19 April. Namun, bedanya, di tanggal 19 nanti akan menyasar para tenaga keamanan dan kebersihan.

Ketua PGRI Kota Bandung, Cucu Saputra membeberkan alasan mengapa PGRI ikut serta dalam menyelenggarakan gebyar vaksinasi.

Menurutnya dengan gencar mengadakan vaksinasi maka wacana soal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah akan terealisasi.

Walaupun menurut data yang ia miliki, baru 30 persen lebih tenaga pendidik yang mendapat vaksin.

Maka dari itu, menurutnya, dengan masifnya kegiatan vaksinasi akan membantu mempercepat harapan untuk menggelar PTM.

Kendala Selama Vaksinasi

Namun, kendati demikian, ungkap Cucu, terdapat kendala dalam melaksanakan vaksinasi bagi para tenaga pengajar.

“Kendalanya adalah karena diselenggarakannya di Kota Bandung, oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, sementara datanya minta dari Dinas Pendidikan dengan PGRI. Sementara data itu kan tidak semua ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung,” ungkap Cucu di gedung Yayasan Taruna Bakti.

“Guru-guru yang mengajar di Mts atau MA kan itu Kemenag, SMA/SMK di bawah provinsi data basenya. Itu kendala awal,” tambahnya.

Dengan kejadian seperti itu, lanjut Cucu, akhirnya menghasilkan satu perubahan dari berbagai elemen yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Perubahan yang ia maksud adalah terjadinya kolaborasi yang baik antara instansi yang memiliki berbagai kewenangan terkait pendidikan itu.

“Alhamdullilah, dengan melibatkan PGRI kita bisa masuk ke SMA walaupun kewenangan provinsi, walaupun PGRI konteksnya adalah guru. PGRI hadir menjembatani itu, sebab di manapun kewenangannya itu adalah anggota PGRI,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan