Perluas Transaksi Digital, bank bjb Dukung Kota Cirebon Menuju Smart City

CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon mendukung pengembangan transaksi pembayaran secara digital dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pemkot Cirebon tercatat sebagai Pemerintah Daerah pertama di Jawa Barat yang menandatangani TP2DD.

Pembentukan TP2DD Kota Cirebon dilakukan di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Kamis, 1 April 2021. Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis, Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi, Kepala Bank Indonesia KPW Cirebon Bakti Artanta, Pemimpin bank bjb Kantor Wilayah III Nunung Suhartini dan Pemimpin bank bjb Kantor Cabang Cirebon Budi Jamaludin.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, menyatakan pihaknya senantiasa berkomitmen untuk mendukung pengembangan transaksi pembayaran secara non tunai. Untuk itu, ia mengajak kepada semua pihak untuk menjadikan TP2DD sebagai wadah koordinasi pemerintah dan pihak terkait dalam mengembangkan digitalisasi transaksi di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

Dalam rangka menggiatkan pembayaran secara digital, terdapat QRIS yang akan mempermudah nasabah, pemangku kepentingan, ASN, serta swasta dalam melakukan transaksi non tunai. Pemda Kota Cirebon mendukung dukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) antara lain dengan memberlakukan retribusi pasar, parkir, KIR menggunakan kanal pembayaran QRIS (QR code Indonesia Standard).

bank bjb sebagai bank milik masyarakat Jawa Barat yang mengelola rekening Pemerintah Kota Cirebon ikut serta dalam pengembangan transaksi pembayaran secara digital tersebut.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, mengatakan langkah kolaborasi dan inovasi ini selaras dengan napas utama bank bjb sebagai agen perubahan nasional. Melalui perannya sebagai salah satu leading innovator, bank bjb akan terus mendukung penuh upaya transformasi Kota Cirebon menuju smart city.

“bank bjb memberikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mengoptimalisasi pelayanan publik melalui digitalisasi di berbagai lini. Ini merupakan langkah yang sangat positif sekaligus contoh yang baik bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Proses adaptasi dengan pemanfaatan perangkat teknologi merupakan hal yang niscaya perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman demi menciptakan pelayanan publik yang lebih praktis, efektif, efisien, dan akuntabel,” kata Widi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan