BANDUNG – Sanksi skorsing sepihak oleh STIE INABA kepada 20 orang mahasiswanya karena diduga melanggar kode etik membuat aliansi mahasiswa INABA mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Lldikti) wilayah IV di jalan P.H H Mustofa Kota Bandung untuk meminta bantuan.
Sub Koordinator Akademik LLdikti wilayah IV, Agus Supriyanta dalam jumpa awal dengan aliansi tersebut menyatakan kesediaannya dalam menampung aspirasi mereka.
Meskipun demikian, katanya, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara cepat karena harus ada koordinasi antara kedua belah pihak.
Buntut Skorsing 20 Mahasiswa INABA, Massa Aksi Geruduk Kantor LLDIKTI Wilayah IV
“Amanah yang cukup berat tapi menantang. Kami akan berupaya menyelesaikan kasus ini. Komitmen dari pimpinan kami. Kami akan menyelesaikan kasus ini, jadi ada win-win solution,” ujarnya pada Senin(5/4).
Di tempat yang sama, ketua orator sekaligus presiden mahasiswa INABA, Muhammad Arie, menegaskan bahwa LLdikti harus menyelesaikan permasalahan ini, di mana hal tersebut merupakan tupoksi dari LLdikti itu sendiri.
“Kami meminta agar dalam dua hari LLdikti mampu menyelesaikan permasalahan ini. Sebagaimana tupoksi LLdikti yaitu pengendalian, pengawasan perguruan tinggi yang ada di wilayah mereka,” ujarnya.
Berikut poin tuntutannya yang diajukan:
1. LLdikti wilayah IV siap menyelenggarakan mediasi paling rambat hari Rabu 7 April antara mahasiswa yang terdampak skrosing dengan pihak STIE INABA.
2. LLdikti wilayah IV dapat memastikan permasalahan 20 orang mahasiswa STIE INABA yang terdampak skorsing dapat selesai pada hari Kamis 8 April 2021.
3. Jika pada hari Rabu 7 April 2021 masalah ini tidak menemukan titik terang maka LLdikti wilayah siap melayangkan surat terhadap Mendikbud untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
4. LLdikti wilayah IV dapat memastikan bahwa tidak akan ada permasalahan serupa yang terjadi dan dibiarkan berlarut di perguruan tinggi yang berada di bawah naungan LLdikti wilayah IV.
5. Jika LLdikti wilayah IV tidak dapat menepati kesepakatan pada hari ini, maka LLdikti wilayah IV dapat dipastikan bahwa kinerjanya tidak berjalan lurus dengan nilai-nilai demokrasi.
