Menurut dr Edi, ada beberapa faktor yang membuat kondisi ini terjadi. Diantaranya keterbatasan anggaran di pusat karena terserap untuk vaksinasi dan lainnya sehingga daerah dilihat mampu dan beban insentif tersebut kemudian dibebankan kepada daerah.
“Dari kementerian diarahkan ke daerah. Ada empat kategori nakes yang diberikan insentif. Nakes di puskesmas yang di bawah naungan kita langsung, kedua RS Waled, RS Arjawinangun dan Mitra Plumbon. Total sekitar 2.000 an termasuk Nakes di RS,”ungkapnya. (Fin.co.id)
