oleh

Dewan Akui Sudah Awasi Penertiban dan Pengamanan Aset Daerah

BANDUNG – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Bedi Budiman mengaku tengah melakukan fungsi pengawasan terhadap aset-aset milik daerah dan telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya mengamankan aset milik daerah tersebut.

Menurutnya, sinergi dengan aparat penegak hukum mutlak diperlukan dalam upaya menertibkan dan mengamankan aset daerah, untuk selanjutnya aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk sarana kemakmuran umum.

“Intinya pengawasan penertiban dan pengamanan aset Pemprov Jabar. Sebab memang pelibatan aparat penegak hukum sangat diperlukan mengingat masalah aset cukup rumit dan memerlukan penanganan lintas kelembagaan,” ucap Bedi di Kota Bandung, Jum’at (26/3).

Baca Juga:  190 Desa di Subang Sudah Bebas Buang Air Besar Sembarang

Bedi mencontohkan dalam persoalan sertifikasi aset ada sisi kelemahan daerah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Beruntung Pemprov Jabar kini memiliki semangat yang sama untuk mulai berbenah, walau saya tahu mengatasi masalah tersebut haruslah ekstra kerja keras, karena sudah bertumpuk berpuluh-puluh tahun,” katanya.

“Tapi dengan sinergitas antar lembaga saya optimis kita mampu mengatasinya, sehingga aset daerah aman secara kepemilikan dan dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran negara,” imbuhnya.

Baca Juga:  Desa Alam Endah Telah Berhasil Kembangkan Wisata Alam

Selain itu, ia juga menanggapi terkait banyaknya pejabat atau pemimpin daerah yang terbelit kasus korupsi. Berdasarkan data KPK, lanjut Bedi, sepanjang tahun 2004 – 2020 sebanyak 21 gubernur dan 129 bupati/walikota tertangkap KPK.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga