JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dani Amrul Ichdan menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin merencanakan impor beras jika stok masih aman dan sedang memasuki masa panen. Pihaknya mengakui impor beras hanya dilakukan hanya dalam keadaan mendesak. Dan saat ini berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Bulog stok beras masih cukup.
Dikatakannya, inisiatif Kementerian Perdagangan merencanakan impor beras satu juta ton hanya untuk berjaga-jaga. Dikhawatirkan proyeksi hasil panen raya tidak sesuai target. Untuk itu, pemerintah baru akan melakukan impor beras jika syarat dan situasi telah memungkinkan serta apabila kondisi mengharuskan karena pasokan berkurang.
“Seandainya target itu tidak tercapai dan stok beras di bawah 1 juta ton, sementara kebutuhan bertambah seperti kebutuhan untuk bantuan sosial (bansos) kemungkinan semakin banyak, maka dibutuhkan impor,” ujarnya, Kamis (25/3).
Dijelaskannya, kebijakan impor beras bisa dilakukan pemerintah dalam keadaan khusus. Tujuannya agar menjaga keseimbangan ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Impor dilakukan agar bisa menjaga pasokan beras apabila stok tidak memadai dan harga-harga tidak mengalami kenaikan karena adanya kelangkaan barang. (fin)
