BANDUNG – Menanggapi Perda Inisiatif Desa Wisata, dan Raperda dari usulan Gubernur Jawa Barat mengenai Lingkungan Hidup, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar melakukan studi banding ke Bapemperda DPRD Provinsi Banten dalam rangka pembahasan Propemperda tahun 2021.
Ketua Bapemperda DPRD Jabar Achdar Sudrajat mengatakan, dipilihnya Bapemperda DPRD Banten sebagai tujuan studi banding karena memiliki sejumlah kesamaan. Salah satunya sama-sama membahas Propemperda Kawasan Hutan Lindung serta Desa Wisata.
Menurutnya, setelah melakukan pembahasan bersama Bapemperda DPRD Provinsi Banten pihaknya akan menindaklanjuti Propemperda mengenai Raperda Inisiatif terkait Desa Wisata, serta Raperda usulan Gubernur mengenai lingkungan hidup.
“Prioritas Bapemperda Jabar akan menyelesaikan pembahasan perda mengenai inisiatif desa wisata, dan (Raperda) dari usulan gubernur mengenai Lingkungan Hidup,” kata Achdar di Bandung, Rabu (24/3).
“Ini menjadi prioritas karena banyak sekali permasalahan sampah di Jawa Barat serta belum terealisasinya pengoperasian TPPAS di Jawa Barat,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, jika Bapemperda DPRD Jabar saat ini telah menuntaskan sejumlah Perda prioritas yakni perubahan RPJMD serta Tramtibumlinmas yang dibahas secara komisional oleh Komisi I.
“Adapun Perda Prioritas di Jabar kita sudah bahas terkait perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, serta perubahan Peraturan Daerah mengenai Tramtibumlinmas,” jelasnya.
Terakhir, Achdar berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera menindaklanjuti usulan Raperda tersebut.”Kami berharap kepada Gubernur, agar segera menindaklanjuti usulan Peraturan Daerah mengenai Lingkungan Hidup ini,” tutupnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Kusnadi, meminta Pemprov Jabar serta stakeholder lainnya memperhatikan persoalan lingkungan serta penanganan bencana di sejumlah titik di Jabar.
Kusnadi menjelaskan, persoalan kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai bencana.
Meski begitu, pihaknya pun menilai hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan kolaborasi yang efektif agar tidak berakhir dengan pemberian bantuan.
“Banyak isu lingkungan, dijadikan kepentingan oknum yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek saja,” jelasnya.
Ia menyarankan pemerintah maupun pihak pengembang dapat berkolaborasi untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan.
