Sudah Ada Mbah Google, Kenapa Pemprov Jabar Perlu Meluncurkan EDJ?

BANDUNG – Tidak banyak pemerintah daerah yang memberi akses terhadap data-data kepemerintahan untuk dapat diperoleh masyarakat umum.

Meski begitu transparansi data saat ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari tindakan maupun opini negatif dari publik.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan informasi terbaik bagi warganya.

Kali ini Pemprov Jabar meluncurkan portal Ekosistem Data Jabar (EDJ) sebagai sarana pengumpulan informasi yang terintegrasi untuk pencarian data-data yang dibutuhkan seluruh masyarakat demi menjaga bentuk transparansi laporan.

Masyarakat nantinya dapat mengetahui data apa saja yang terdapat dalam lingkup Pemprov Jabar, seperti yang disampaikan Kepala Bidang Statistik Diskominfo Jabar, Ida Ningrum.

“Itu (EDJ) merupakan portal berbagai pakai data di pemerintah prov jabar yang diantaranya bisa juga diakses masyarakat,” ujarnya saat melakukan peluncuran EDJ dalam acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (24/3).

Masyarakat nantinya dapat memperoleh atau mencari informasi yang diinginkan melalui berbagai platform aplikasi yang disediakan EDJ untuk kebutuhan transparansi data sesuai organisasi perangkat daerah.

“Di Open Data Jabar kita akan tampilkan data yang berdasarkan fitu-fitur organisasi, organisasinya itu perangkat daerah jadi misalnya masyarakat ingin mengakses data ruang lingkup kesehatan itu bisa mengklik dinas kesehatan itu ada data-data yang terkait dinas kesehatan jadi kita susun secara organisasi berdasarkan pernagkat daerah di Open data Jabar,” jelas Ida Ningrum.

Lebih lanjut, data yang nanti dicari masyarakat  langsung bersumber dari perangkat daerah sehingga validasinya terjamin, “Secara otomatis data yang ditampilkan itu data data yang dihasilkan oleh para perangkat daerah dilingkungan Pemprov Jabar, ada juga data data yang sifatnya statistik dasar yang memang bersumber dari bps seperri data data indikator makro.”

Meski begitu, Pemprov Jabar tetap memberikan batasan terhadap informasi yang dapat diakses masyarakat, sebab terdapat beberapa informasi internal yang tidak dapat dipunblikasikan secara umum sebagai dasar kerahasiaan pemerintah.

Selain dapat diakses melalui aplikasi, data Jawa Barat pun dapat dilihat melalui situ resmi data Provinsi Jawa Barat. (MG7/wan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan