JATINANGOR – Pengabdian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada masyarakat dalam rangka memberikan masukan dalam penyusunan otonomi khusus Papua dan Papua Barat sesuai perubahan UU No. 21 Tahun 2001 menjadi Perpu No. 1 Tahun 2008 ditunjukan dengan menggelar seminar berskala nasional.
Seminar Nasional dengan tajuk “Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” digelar di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Senin (15/3).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori yang hadir secara virtual pada seminar tersebut mengatakan, otonomi khusus Papua dan Papua Barat diharapkan bisa mewujudkan hubungan yang lebih adil dan demokratis.
“Tujuh fokus pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat diantaranya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM ketenagakerjaan, infrastruktur dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ujarnya saat memberikan sambutan.
Sekjen Mendagri menilai perlu sikap kooperatif antara pusat dan daerah dalam menuju NKRI. Bahkan, harus banyak mengidentifikasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk menata kembali hubungan daerah dengan pusat dalam wujud NKRI. Itu, sebagai bentuk aserasi dalam menciptakan pembangunan dan pemerintahan.
“Semua dapat dilakukan secara profesional melalui pembinaan dan pengawasan oleh pusat. Semoga seminar bernilai manfaat dalam merumuskan kebijakan otonami khusus Papua dan Papua Barat dalam pembangunan serta kesejahteraan,” tambah Sekjen Mendagri.
Hudori juga menyoroti sektor pendidikan di daerah Papua yang masih jauh tertinggal dimana berdasarkan data BPS 2019 angka buta huruf dan putus sekolah berdasarkan semua tingkatan berada diangka 21.8 persen.
“Pendidikan, 2 indikator perlu mendapat perhatian lebih. Mengingat perbedaan capaian yang sangat besar dibandingkan capaian nasional, yaitu angka buta huruf dan putus sekolah,”pungkas Hudori. (MG7)
