BANDUNG – DPR RI mempertanyakan progres renovasi 110 rumah sakit oleh Kementrian Pertahanan (Kemenhan) di masa pandemi virus corona atau COVID-19. DPR menilai, renovasi yang bersumber APBN itu, tidak transparan.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, progres tersebut kurang transparan terhadap komisi 1 yang secara lembaga berkaitan dengan Kemenhan maupun TNI.
“Refocusing anggaran 2020 dari Kemenhan merupakan bagian upaya bersama menghadapi pandemik COVID-19 sejak Maret 2020. Namun memang kita di komisi 1 belum mendapatkan rincian program refocussing dari Kemenhan tersebut,” ujar Farhan dalam keterangan persnya, Selasa 2 Maret 2021.
Farhan menuturkan, dari observasi ke lapangan, belum menunjukan progres pengerjaan renovasi. Farhan memastikan Komisi 1 mengawal penggunaan dana tersebut.
“Maka wajar jika ada pertanyaan transparansi penggunaan refocussing anggaran Kememhan untuk COVID-19,” katanya.
“Akan menyoroti program hasil refocussing anggaran Kemenhan untuk COVID-19 yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung dan kota Cimahi. Nah, hingga saat ini saya belum melihat pelaksanaan program dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Bandung dan Cimahi yang menggunakan refocussing anggaran Kemenhan,” tambahnya.
Farhan menekankan, renovasi tersebut dilaksanakan terhadap rumah sakit yang berada di zona tertinggi penyebaran COVID-19 seperti Bandung Raya dan Jabodetabek.
“Sewajarnya ada alokasi anggaran dalam proporsi besar ke zona merah, karena dengan kepadatan penduduk yang tinggi risiko penularan pun lebih besar. Dalam kerangka kerja dan fungsi pertahanan dan ketahanan bangsa, maka kemampuan kita menghadapi pandemik harus kuat dari hulu sampai hilir,” katanya.
Pihaknya meminta Kemenhan transparan dengan pengolaan anggaran untuk keterbukaan kepada publik.
“Itu sebabnya perlu sekali Kemenhan berbagi informasi dan memberikan laporan yang lengkap sehingga bisa jadi bahan kami melakukan verifikasi di dapil masing-masing, mengenai peran Kemenhan dalam penanganan pandmeik COVID-19 di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain soal renovasi, Farhan juga meminta Kemenhan terbuka terkait langkah keikutsertaannya menangani pandemi pada program vaksinasi.
“Skema vaksinasi berbeda dengan skema penyiapan faskes (termasuk RS) dalam lingkungan Kemenhan, maka selain melaporkan penggunaan refocusing anggaran, Kemenhan juga perlu memaparkan rencana dukungan kepada skema vaksinasi COVID-19, karena ini kerja besar bangsa Indonesia,” tambahnya.
