Izin Perluasan Pembangunan Proyek Perumahan Elit PT Bandung Pakar di KBU Masih Dipertanyakan

’’Jadi kita sudah punya IMB untuk membangun, mana mungkin kita berani membangun bila tidak punya izin,” cetusnya ketika ditemui di kantor pemasaran Komplek Dago permai II no 52 belum lama ini.

Kendati begitu, Karjono mengaku tidak memahami mengenai adanya atura zonasi pada Perda KBU. Bahkan, dia menyarankan agar menemui tim legal officer PT Bandung Pakar.

“saya tidak paham, tapi nanti orang legal yang akan jelaskan, karena semua dia yang urus kesana kemari, yang saya tahu kita sudah lengkap dokumen perizinannya makanya kita bangun. Lebih jelasnya dengan pihal legal saja,’’tuturnya.

Terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar Prima Mayaningtyas mengatakan, untuk rekomendasi teknis pembangunan di KBU sudah diberikan acuan pertimbangan teknisnya sesuai merujuk pada Perda KBU No 2 Tahun 2016.

Hanya saja, DLH Jabar belum mengetahui, apakah rekomendasi pertimbangan teknis ini  sudah jadi acuan untuk dikeluarkannya IMB atau belum.

’’IMB ini yang mengeluarkan kabupaten/Kota, kalua dari provinsi Jabar sudah sangat ketat sekali. Kajian-kajian kami untuk merekomendasikan itu pertapak sudah sangat ketat,’’kata dia.

Akan tetapi, pihaknya akan melakukan pengecekan kembali untuk memastika apakah IMB yang diberikan oleh DPMPTSP Kab. Bandung sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pemprov Jabar.

‘’Jadi nanti kalua ada ketidaksesuaian dengan rekomendasi yang sudah ditetapkan Provinsi Jabar maka ini yang harus ditanyakan kepada pihak yang mengeluarkan IMB nya,’’tandas Prima. (yan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *