Di samping pengawasan yang dilalukan oleh Disbudpar di tengah relaksasi ekonomi, kata Kenny, berbagai unsur pemerintah juga turut terlibat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
“Iya monitoring itu kan hampir semua unsur kan ada di dalamnya itu teh, dari mulai Forkopimda, dinas camat, Forkopimcam itu Satgas, jadi tidak hanya Disbudpar Disdagin saja, tapi dilihatnya satgas itu dari puncak atas sampai di kewilayahan di bawahnya,” ungkapnya.
Kenny menuturkan, ke depannya baik Disbudpar maupun kewilayahan perlu menindak tegas berbagai pelanggaran yang terjadi.
“Ya tinggal lebih aktif, koordinasi, dan penegakan aturan perwalnya harus ditegakkan, jadi kalau misal ada yang bandel ya langsung diberi sanksi sesuai perwal, dan kecamatan itu harusnya sudah bisa menindak, karena ini tersebar kan baik itu toko moderen, tempat hiburan, kafe restoran, itu tersebar di wilayah Kota Bandung, dan ini memang masing-masing camat itu bisa sebetulnya mengendalikan mengawasi tempat usaha di wilayahnya secara langsung,” bebernya.
Berdasarkan pengamatannya, pengawasan yang terjadi saat ini juga sudah berjalan cukup baik. “Monitoringnya sudah rajin ya kalau saya perhatikan, di grup sudah rajin sih, laporannya, cuma ya tinggal penegakkan perwalnya saja, untuk yang pelanggaran itu,” tandasnya. (ayu)
