Polemik Ponpes Tahfidz Quran Alam Maroko di KBB, Belum Temui Titik Terang

CIHAMPELAS – Perselisihan yang terjadi antara masyarakat di Kampung Maroko, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat dengan pengurus Pesantren Tahfidz Quran Alam Maroko belum menunjukkan tanda bakal berakhir.

Konflik antara warga dengan pengurus Ponpes Alam Maroko dimulai ketika warga menuding ada praktik nikah tak resmi yang dilakukan pengurus ponpes dengan seorang warga setempat. Belakangan diketahui jika keduanya merupakan janda dan duda.

Lalu, warga juga menilai ajaran dan praktik keagamaan yang diamalkan pengurus serta santri ponpes sesat. Dianggap demikian karena mereka hanya melaksanakan salat tiga kali dalam sehari dengan arah kiblat yang tak umum seperti umat muslim lainnya.

Tak mau permasalahan itu berlarut-larut, DPRD Bandung Barat sempat memfasilitasi pelaksanaan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan telah disepakati beberapa keputusan, diantaranya menyerahkan kepengurusan ponpes pada masyarakat setempat. Lalu meminta pimpinan ponpes sebelumnya, yakni Dadan Budiman untuk angkat kaki dari pesantren dan kampung tersebut.

Saat ini Ponpes Alam Maroko dipimpin oleh Somantri, warga setempat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak yang hadir saat mediasi. Selain Somantri ada warga lainnya yang juga masuk di dalam kepengurusan pesantren.

“Jadi memang warga yang meminta saya untuk jadi pimpinan ponpes menggantikan Pak Dadang, pimpinan yang sebelumnya. Karena itu kan poin kesepakatan dalam mediasi kemarin,” ungkap Somantri saat dihubungi, Minggu (14/2).

Kendati sudah ada hasil kesepakatan, namun Somantri tak menampik jika masih ada segelintir warga yang melakukan provokasi terhadap warga lainnya agar tetap menolak keberadaan pesantren yang menampung santri-santri yatim piatu dari berbagai daerah itu.

“Memang masih ada yang menolak keberadaan pesantren saya juga engga tahu kenapa. Padahal sudah ada kesepakatan bahwa warga setempat yang jadi pimpinan dan pengurusnya. Mungkin mereka urusannya personal ke Pak Dadang, bukan secara umum ke pesantrennya,” terangnya.

Somantri menegaskan ia bakal tetap memperjuangkan keberadaan ponpes di lingkungan warga tersebut agar bisa diterima. Apalagi ia sendiri merupakan perwakilan dari warga yang sudah membuktikan langsung tak ada hal yang janggal pada ponpes tersebut.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan