BEKASI – Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharani melakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Pantaibakti, Bekasi untuk menerima data desa presisi, yakni sebuah sistem pendataan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas IPB.
“Saatnya membangun Indonesia lewat data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah, salah satunya lewat data desa presisi,” ujar Risma di Muaragembong, Bekasi, Jumat (22/1), seperti dilansir dari JPNN.
Risma mengatakan program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
Dia menambahkan, pendataan harus dimulai dari desa dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa.
Menurut Risma, dana desa untuk pembangunan tidaklah cukup sehingga data desa presisi menjadi suatu keharusan. Data-data yang akurat ini kelak menjadikan pembangunan desa tepat sasaran. “Yang terjadi saat ini adalah banyaknya polemik data. Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tetapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan,” ucapnya.
Jika seluruh desa diberdayakan untuk menciptakan data yang presisi, maka ke depan Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat.
Proses pengambilan data desa presisi Pantaibakti dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan melalui kolaborasi antara IPB University dengan Pemerintahan Desa Pantaibakti serta keterlibatan perangkat desa.
Menurut Risma, dengan pemanfaat teknologi data desa presisi diharapkan tidak akan ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Informasi jumlah keluarga, jumlah penduduk dan hal lain terkait keakuratan data akan benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan,” ujarnya.
Penyerahan data desa presisi itu juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman, Kepala LPPM IPB Eman Rustiadi, Ketua Tim Data Presisi Sofyan Sjaf, Rektor IPB Arif Satria, Wakapolres Metro Bekasi, Rickson PM. Situmorang, Kadinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin dan Danramil Muaragembong.(fri/jpnn)
