Ketiga, bagaimana pendekatan restorative justice yang akan dikembangkan Polri soal kondisi penjara yang melebihi kapasitas di mana jumlah napi yang masuk tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
“Situasi ini sebaiknya disikapi Polri menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana,” saran pria yang menamatkan studi S1 hukum di Universitas Indonesia (UI) ini.
Berikutnya yang keempat, LSPK mempertanyakan bagaimana upaya Kapolri memerangi korupsi di Korps Bhayangkara seperti contoh kasus surat palsu Djoko Tjandra. Kasus itu menurut LPSK tidak terlepas dari praktik suap dan telah menempatkan dua jenderal polisi sebagai terdakwa.
Persoalan ini akan menjadi tantangan bagi Komjen Listyo setelah dilantik menjadi Kapolri. “Menjadi tugas Kapolri agar pelayanan dan proses hukum di tubuhnya bersih dari praktik transaksional yang dapat menghilangkan kepercayaan publik,” ujar pria yang pernah menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus 1983-1985 itu.
Kelima, lanjut Edwin, kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih menjadi keprihatinan nasional. Pada masa pandemi, catatan LPSK di 2020 terdapat 245 permohonan atas kasus ini, menurun 31,75 persen dibandingkan 2019.
Dalam kaitan itu, Polri menurutnya dituntut aktif melakukan patroli siber untuk memerangi konten pornografi di dunia maya.
Keenam, bagaimana strategi kolaborasi dan sinergi Polri dalam penegakan hukum bersama LPSK, KPK, Kejaksaan Agung, dan lainnya. Edwin berharap Kapolri nantinya mampu membangun koordinasi dan sinergi, tidak berhenti menjadi slogan. LPSK mengapresiasi Polri atas kolaborasinya selama ini dengan LPSK dalam perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan terorisme.
Harapannya, kata mantan direktur hukum dan HAM pada Institute Kebajikan Publik (Public Virtue Institute) ini, kolaborasi itu dapat berlanjut di perkara lain seperti tindak pidana korupsi.
Terakhir, Edwin menyinggung bagaimana strategi Polri meningkatkan keamanan di daerah zona terorisme di Sulawesi Tengah dan kelompok kekerasan bersenjata di Papua, yang berpotensi jatuhnya korban dari masyarakat.
Diketahui bahwa pada Rabu (20/1), Komjen Listyo Sigit Prabowo telah dijadwalkan untuk menjalani rangkaian fit and proper test sebagai calon kapolri di Komisi III DPR RI. (bbs)
