Emil Tuntut Keadilan Politik

JAKARTA – Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti menggelar rapat kerja dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, kediaman gubernur, Rabu (13/1).

Rapat membahas dua isu spesifik, yakni pemekaran daerah di Jabar dan pertanian terkait ketahanan pangan nasional. Hal itu mengingat Jabar adalah salah satu provinsi penopang pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jabar terkait keadilan politik bagi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia itu.  Penduduk Jabar tercatat mendekati 50 juta jiwa, dengan jumlah daerah hanya 27 kabupaten/kota.

“Saya sangat berterima kasih Pak Ketua DPD datang ke Jabar secara khusus untuk membicarakan soal otonomi daerah, terkait pemekaran daerah di Jabar,” kata sosok yang karib disapa Kang Emil itu dilansir dari jpnn.com.

Sebab, lanjut Kang Emil, pemekaran di Jabar bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi bedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional. “Dan daerah yang kami ajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap,” kata Kang Emil.

Ia mengungkap jumlah penduduk Jabar setara dengan seperlima penduduk Indonesia. Juga setara dengan penduduk Korea Selatan. Jumlah penduduk Muslimnya lebih banyak dibanding Arab Saudi. “Bayangkan, bupati Bogor harus mengurus enam juta penduduk setara dengan penduduk Sumatera Barat  yang diurus oleh seorang gubernur dan belasan bupati dan wali kota,” kata Emil.

Dia membandingkan pula Jawa Timur dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, dan memiliki 38 kabupaten/kota.

Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa  memiliki 8.000 desa. Sementara Jabar,   hanya punya 5.000 desa. “Dari situ saja, Jateng dapat dana desa Rp 8 triliun, sementara Jabar Rp 5 triliun,” ujarnya.

Begitu pula dana transfer pusat, lanjut Emil, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah maka selisih Jatim dan Jabar dalam lima tahun mencapai Rp 50 triliun.

Dia menegaskan, satu anak di Jatim dapat pembiayaan Rp 1 juta. Sementara di Jabar terpaksa hanya dapat Rp 600 ribu. “Sekali lagi ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jabar. Saya sangat berharap kepada DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut,” ungkapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan