BIJB Ditutup, Dewan Meradang

BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Daddy Rohanady mempertanyakan kebijakan pemerintah soal aktivitas Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang beroperasi. Sementara, aktivitas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) ditutup.

“Di sisi lain kondisi berbeda terjadi dengan BIJB Kertajati. Bandara Internasional yang diseting sebagai bandara kebanggaan masyarakat Jabar tersebut justru ditutup. Ironis (patimban dibuka),” sesal Daddy saat dihubungi, Kamis (14/1).

Menurutnya, selain karena pandemi Covid-19. Dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah Pusat memindahkan operasional maskapai ke Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Akibatnya, BIJB Kertajati seolah-olah mati suri.

“Akibatnya tidak ada lagi penerbangan dari/ke bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut. Kini bandara tersebut lebih mirip salah satu studio foto terbesar,” ucapnya.

“Banyak pengunjung yang datang ke sana hanya untuk melihat-lihat. Bahkan, tidak sedikit yang melakukan pengambilan gambar untuk foto pra-nikah,” imbuhnya.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, penutupan BIJB Kertajati ini konon kabarnya hanya sementara. Namun dirinya bertanya-tanya. Sampai kapan lantaran tak ada kejelasan.

“Sangat tidak elok rasanya bandara yang secara keseluruhan menelan APBD Jabar sekitar Rp 6 triliun lebih itu dibiarkan terbengkalai,” tegasnya.

“Belum lagi kalau dibiarkan terus seperti itu pasti operator (PT BIJB dan PT Angkasa Pura II) juga harus menutup kerugian untuk beberapa pos pembiayaan yang jumlahnya tidak kecil,” imbuhnya

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak menyatakan bahwa Provinsi mempunyai wewenang dalam hal ke bandaraudaraan.

“Tampaknya kebandarudaraan memang tidak menjadi masalah pelik untuk semua provinsi maupun kabupaten/kota. Ada masalah serius dengan Jabar karena Jabar memiliki aset yang sangat besar di sektor ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, iapun mempertanyakan terkait aset yang ada, pembebasan lahan sudah 1.040 hektare dari rencana 1.800 hektare. Lantas iapun kembali bertanya, bagaimana kelanjutan aerocity di Kertajati itu.

“Apa karena tanpa utang, Kertajati ditendang, sedangkan Patimban dibiayai utang? Jangan tanyakan soal peluang atau keuntungan yang bisa diperoleh dari BIJB Kertajati,” katanya.

Menurutnya, penumpang yang akan menggunakan bandara tersebut pasti sangatlah banyak. Betapa tidak, jumlah penduduk Jabar hampir 20 persen dari total penduduk nasional. “Jadi setiap tahun minimal ada tiga sampai empat kelompok penumpang potensial. Jumlahnya juga tidak sedikit,” hematnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan