oleh

Cimahi Dapat Bantuan Rp 219 Miliar, Bakal Digunakan Untuk Program Pembangunan Infrastruktur

“Karena memang semua anggaran lagi menurun jadi diambil skema PEN oleh provinsi, diberikan kepada kabupaten kota di Jawa Barat,” jelasnya.

Husein mengungkapkan, sebetulnya pengajuan bantuan untuk pembangunan tiga item infrastruktur tersebut diajukan sejak beberapa tahun lalu. Namun ditahun 2020 anggarannya terkena refocusing akibat adanya pandemi Covid -19.

Dia mengatakan, bantuan anggaran tersebut terlebih dahulu akan dimasukan dalam postuer APBD Kota Cimahi tahun 2021. Pencairan anggarannya dari provinsi akan diklaimkan sesuai realisasi serapan pembangunannya.

“Nanti anggarannya reimburse. Kan dilelangkan berapa persen yang terealisasi baru nanti diklaimkan ke sana (Pemprov Jabar),” bebernya.

Terpisah, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengatakan, untuk kebijakan PEN sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemprov Jabar. Pemkot Cimahi hanya menerima bantuannya saja.

“Kita ada MoU siap menerima anggaran PEN bantuan dari provinsi tapi beban pembayaran ada di provinsi,” singkatnya.(mg3/ziz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga