oleh

Jabar Setuju CDPOB, Pemekaran Desa untuk Percepatan Pembangunan

Kang AW kembali menegaskan, komitmen untuk menyejahtrakan rakyat harus berangkat dari keberadaan ruang fiskal yang cukup.

“DOB bagi Jawa Barat tetap penting karena masih banyak Kabupaten yang padat penduduknya, bagi Kabupaten Bogor sendiri jangkauan pelayanan publiknya sekarang sudah kesulitan untuk di-handle oleh Cibinong selain karena faktor luasannya juga karena beban kepadatan penduduknya,” kata dia.

Di sisi lain, pelayanan publik oleh warga pada satuan pemerintahan terkecil pun juga tak kalah pentingnya. Sehingga, posisi pemerintahan desa pun harus dibuat secara proporsional.

Ia mengakui, desa dengan jumlah penduduk diatas 10 ribu itu dipastikan tak akan maksimal dalam melakukan pelayanannya, karena jauh melebihi standar minimal jumlah penduduk yang ditentukan oleh Undang-Undang Desa yang untuk desa di Pulau Jawa minimal jumlahnya mulai dari 5.000 jiwa.

“Hemat saya, jika kita memang secara ingin serius mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga sekaligus juga untuk bisa dilakukan percepatan pembangunan pada wilayah akar rumput, maka bagi Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat harus ada kerja yang simultan, membentuk DOB dan memekarkan desa yang sudah terlalu padat juga penduduknya,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Sebab, apabila bicara pengesahan CDPOB sepenuhnya menjadi domain pemerintah pusat tentu mereka akan merujukannya pada situasi dan kondisi.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga