NGAMPRAH – Mantan Penjabat Sementara (PJs) Bupati Bandung Barat, Tjatja Koswara mengingatkan birokrat di Lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk senantiasa memegang teguh regulasi.
Ia mengaku prihatin dan sedih dengan kondisi Bandung Barat saat ini. Salah satunya, birokrat Kabupaten Bandung Barat yang tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya sedih mendengar kabar begini dan begitu, mari kita perbaiki semuanya. Jangan sampai Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi yang tidak kita inginkan,” kata Tjaja, Senin (23/11).
Tjatja mengatakan, perjalanan Kabupaten Bandung Barat hingga diusianya ke-13 saat ini memang tidak mudah. Apalagi dalam perkembangannya, dinamika politik dan birokrasi semakin dinamis.
Pasalnya, hal itu menjadi bagian terpenting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Terlebih potensi melakukan pelanggaran pidana terbuka lebar (korupsi).
“Untuk menyelenggarakan Pilkada pertama kali di KBB, saya bersama yang lainnya harus rela menginap di Depdagri,” ujarnya.
Ia menambahkan, hal utama yang dilakukan pada saat pertama kali Kabupaten Bandung Barat terbentuk ialah membangun kebersamaan semua pihak baik eksekutif maupun legislatif.
“Di sisi lain kita juga bekerja keras menegakkan disiplin ASN yang ada, dalam mengabdikan diri demi kemajuan Kabupaten Bandung Barat,” jelasnya.
Ia menegaskan, agar para birokrat untuk tetap menjalankan lima fungsi utama dalam menjalankan tugasnya yakni regulasi, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
“Saya berharap kepemimpinan di Kabupaten Bandung Barat harus tegas dan disiplin serta mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat baik IPTEK maupun IMTAK,” pungkasnya. (mg6/yan)
