DEPOK – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memantau secara langsung simulasi sistem pemberian vaksin COVID-19 yang digelar Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar di Puskesmas Poned Tapos, Kota Depok, Kamis (22/10/20).
Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan, simulasi bertujuan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk vaksinasi COVID-19, dan jumlah warga yang disuntik dalam sehari.
“Simulasi ini akan mengetahui satu puskesmas dapat melakukan penyuntikan berapa kali. Misal sehari 100 orang, kami hitung berapa jumlah puskesmas di Depok. Lalu, dikalikan jumlah sasaran yang ditargetkan. Itu pentingnya simulasi ini,” kata Kang Emil.
Kang Emil mengikuti semua rangkaian simulasi. Mulai dari screening, cuci tangan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, proses penyuntikan, sampai menunggu 30 menit untuk melihat reaksi vaksin.
Menurut Kang Emil, pihaknya akan membuat sejumlah skenario untuk vaksinasi. Jika kapasitas puskesmas dinilai kurang, pihaknya akan menyiapkan gedung-gedung publik sebagai tempat penyuntikan vaksin.
Begitu juga apabila tenaga kesehatan vaksinasi kurang. Pemda Provinsi Jabar akan membuka pendaftaran relawan tenaga kesehatan dengan sejumlah kriteria.
“Nanti ketahuan jumlah orang perhari yang divaksin. Apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jabar cukup? Kalau tidak cukup, berarti gedung serbaguna, gedung olahraga, dan gedung lain akan kita jadikan tempat vaksinasi,” ucapnya.
“Kalau jumlah tenaga vaksinnya juga tidak cukup, berarti kita buka relawan sesuai kriteria untuk jadi penyutik dan tim panitia,” imbuhnya.
Sebanyak 9,1 juta warga di Republik Indonesia rencananya akan divaksinasi pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen vaksin luar negeri.
Kang Emil mengatakan, Kota Depok diproyeksikan menjadi daerah pertama di Jabar yang melakukan vaksinasi COVID-19. Setelah itu, empat daerah lain di kawasan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) akan melakukan vaksinasi COVID-19.
Pemda Provinsi Jabar mengajukan alokasi bagi 3 juta warga Jabar khususnya untuk wilayah Bodebek karena merupakan daerah epidemiologi tinggi.
“Kewenangan untuk menentukan jumlah alokasi vaksin untuk setiap provinsi itu tetap berada di pemerintah pusat,” kata Kang Emil.
Vaksinasi COVID-19 diprioritaskan bagi orang yang berisiko tertular, seperti tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan di laboratorium rujukan COVID-19, dan TNI/Polri.
